nusakini.com-Banda Aceh-Sejumlah anggota Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Kamis (01/11). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang. 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII menggelar pertemuan dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh serta UIN Ar-Raniry Aceh. Mereka menyoroti penggunaan dana SBSN.  

Marwan Dasopang misalnya, mendorong agar pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).  

"Katakanlah Kantor Urusan Agama (KUA), dalam membangun KUA ada persyaratannya, yaitu: dibangun di atas tanah seluas minimal 400 meter, bangunannya dibangun dengan biaya 1 Milyar, kenapa tidak sekalian saja di sana disediakan tempat pesta dan disewakan," kata Marwan Dasopang.  

• 48 Calon Pengantin di Kulon Progo Ikut Aksi Tanam Sejuta Pohon Matoa
• Dapat Bimbingan Perkawinan di KUA, Ini Kata Catin di Manokwari
• Cerita Kepala KUA Kemalang Nikahkan Kakek Berusia 93 Tahun
• Hoaks Kartu Nikah Kembali Beredar, Ini Penjelasan Kemenag
• Kemenag akan Evaluasi Kriteria Tipologi KUA

"Masyarakat yang menikah tidak lagi mencari tempat sewa untuk resepsi, karena sulit," tambahnya. 

Menurutnya, saat ini mencari tempat resepsi pernikahan tidak mudah. Bahkan terkadang masyarakat harus memakai gang, jalanan dan fasilitas umum lainya yang sebenarnya tidak boleh digunakan. "Kalau kita bisa memakai gedung KUA sebagai tempat resepsi, kenapa tidak," kata Marwan Dasopang. 

Demikian juga dengan asrama haji. Menurut Marwan, jika asrama haji dibuat seperti fasilitas hotel, maka itu tidak hanya digunakan pada musim haji, tetapi juga bisa disewa kepada masyarakat umum. 

"Saya pikir orang akan mempunyai pertimbangan lain untuk mempergunakan asrama haji untuk menginap," ujarnya. 

"Pertimbangannya adalah satu aman, kedua aman, dan yang ketiga aman. Aman pertama karena lapang, aman kedua karena tidak dicurigai dan aman yang ketiga dari fitnah," lanjutnya. 

Kakanwil Kementerian Agama provinsi Aceh Daud Pakeh mengatakan dalam melakukan tugas dan fungsi, pihaknya banyak membangun komunikasi, membangun kerjasama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.  

"Dalam membangun KUA dan madrasah, kami pun melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten atau kota dalam penyediaan lahan untuk membangun gedung tersebut," ucap Daud Pakeh. (p/ab)